Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan dalam penataan Pegawai Negeri Sipil (PSN), permintaan dan pemenuhan pegawai harus mengacu pada visi misi dan prioritas pembangunan dari pemerintahan yang sedang berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN dalam sambutan saat membuka Rapat Persiapan Implementasi Penataan PNS Tahun 2017 dan Penyerahan Hasil Implementasi Penataan PNS Tahun 2016, Kamis (2/2/2017) di aula gedung I Kantor Pusat BKN, Jakarta.
Kepala BKN mengatakan dalam penataan PNS masih kerap terjadi deviasi kompetensi antara kebutuhan yang sesungguhnya dengan pemenuhan yang dilakukan. “Misalnya, secara nasional kita ingin Indonesia sehat, Indonesia pintar, maka semestinya permintaan kebutuhan yang diajukan dan yang dipenuhi adalah guru bukan justru mengajukan formasi tenaga administrasi. Di sisi pemenuhan kebutuhan guru pun harus betul-betul dilihat guru apa yang dibutuhkan. Contohnya suatu daerah membutuhkan guru matematika, fisika, namun karena tidak ada yang mendaftar maka permintaan formasi diubah menjadi guru bidang sosial. Maka ketika permintaan itu dipenuhi, tetap tidak akan memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya,” jelas Bima.
Deviasi pemenuhan formasi dengan kebutuhan yang ada, jelas Bima akan menghambat percepatan capaian target pembangunan. “Dan bayangkan ketika anak-anak kita tidak diajar oleh guru-guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Bagaimana kualitas anak-anak yang akan menjadi generasi penerus ini,”jelas Bima retoris.